Jakarta (Pinmas) --- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan transparansi badan publik seperti dapur sebuah restoran. Menurutnya, dapur yang sengaja ditunjukkan kepada publik keadaannya cenderung bersih. Si pemilik dapur, kata Kalla, ingin selalu menunjukkan kondisi dapur yang terbaik kepada masyarakat. 

Wapres JK pun mengaitkan transparansi dengan dapur Palang Merah Indonesia (PMI) yang sengaja diposisikan di depan, bukan di belakang seperti dapur pada umumnya. "Tadi pagi sebelum ke sini, saya hadir di PMI, presentasi tentang rumah sakit PMI. Salah satu yang agak saya bertanya kenapa dapurnya dekat tempat tunggu dan transparan, (lalu) dijawab "Oh, Pak kalau mau dapur bersih, harus transparan. Kalau di belakang, kotor, nanti tidak ada yang kontrol. Jadi, dapurnya sengaja di depan orang, semua kaca". Itulah artinya transparansi. Kalau transparan, dia cenderung bersih, sama juga beberapa restoran," papar Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam acara serah terima penghargaan keterbukaan informasi publik, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (12/12).

Sebagai negara demokratis, lanjut Kalla, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menerapkan transparansi dan keterbukaan. Kalla juga mengatakan, pemerintah bisa memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut dia, partisipasi masyarakat ini bisa didorong dengan keterbukaan informasi dari instansi pemerintah. 

"Nah, karena itulah, tujuannya ialah memberikan kita semua partisipasi publik karena informasi publik meningkatkan partisipasi publik. Itu menjadi bagian dari sistem kita semua. Maka, semua lembaga, kalau dulu hanya punya humas, maka ini lebih tinggi lagi dari humas, yakni PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)," kata Kalla. 

Selain berfungsi sebagai humas, lanjut dia, PPID bisa menerima aduan dari masyarakat sehingga ada proses timbal balik. Melalui PPID ini, menurut Kalla, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan saran kepada pemerintah.

Wapres mengapresiasi sejumlah badan publik yang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam hal keterbukaan publik. KIP sendiri melakukan pemeringkatan dengan membaginya dalam enam kategori: kementerian (34), badan/lembaga (135), provinsi (34), BUMN (138), papol nasional (12), dan PTN (61).

Kementerian Agama masuk dalam 10 besar kementerian terbaik  dengan nilai 82,00. Posisi pertama ditempati oleh Kementerian Keuangan (100), disusul  Kementerian Perindustrian (98,2), Kementerian Perhubungan (95,2), Kementerian Sekretariat Negara (93,8), Kementeraian Pertanian (93,8), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (92,2), Kementerian Kesehatan (84,4), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (83,4). Kementerian Agama berada satu tingkat di atas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (79,6). (dari berbagai sumber/pinmas/mkd)